Selasa, 21 Januari 2014

Bpjs terlalu dipaksakan

SUKOHARJO—Sejumlah warga mengaku bingung dengan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan memilih untuk mengurungkan niatnya menjadi anggota. DPRD Sukoharjo menilai program yang di-launching 1 Januari itu masih membingungkan masyarakat serta terkesan dipaksakan.
Salah seorang warga Kartasura, Deden mengaku sangat tertarik dengan tawaran asuransi kesehatan yang ditawarkan pemerintah pusat melalui BPJS. Alhasil, Selasa (7/1) pagi, dirinya mendatangi kantor BPJS yang terletak di Jalan Dr Moewardi Sukoharjo.
Dirinya meminta keterangan dari pihak BPJS melalui buku panduan. Hanya saja, hanya mendapatkan jawaban jika bukunya belum di-drop oleh pemerintah pusat. Namun, setelah mendapatkan penjelasan mengenai premi BPJS baik kelas I, II dan III, dirinya yang saban hari menjadi pedagang kelontong memilih untuk mendaftar BPJS kelas I dengan membayar premi Rp 59.500/ bulan. “Saya kira itu untuk satu KK tapi ternyata per orang. Padahal, keluarga saya ada istri dan dua orang anak. Kalau preminya per orang untuk kelas tiga saja saya juga tidak kuat. Alhasil, saya tidak jadi mendaftar,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Dia menilai BPJS masih membingungkan rakyat. “Oleh karena itu, Pemkab masih menjalankan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar dia.
Ditemui terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Samrodin menilai program tersebut terkesan dipaksakan. Dia mempertanyakan kenapa BPJS harus dilaksanakan mulai 1 Januari lalu. Padahal, jika melihat persiapan yang dilakukan pemerintah pusat sangat minim. Dia mencontohkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) BPJS belum turun pada Desember 2013. 
Sebelumnya, Kepala Operasional BPJS Sukoharjo, Maya Dewayani mengatakan BPJS akan meng-cover pembiayaan bagi warga yang membayar premi tiap bulannya. Pihaknya menawarkan tiga pilihan layanan yakni kelas III diwajibkan membayar premi Rp 25.500/ bulan, kelas II Rp 42.500/ bulan serta kelas I sebesar Rp 59.500/ bulan. Murniati. sumber: joglosemar.co

CAMAT HINGGA DESA HARUS SOSIALISASIKAN BPJS

CAMAT HINGGA DESA HARUS SOSIALISASIKAN BPJS

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya meminta kepada seluruh camat, lurah/kepala desa untuk segera turun kelapangan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut wajib dilakukan menginggat masih banyak kebinggungan di lapangan.
Menurut Bupati Wardoyo Wijaya, pertanyaan dari warga baik langsung datang ke rumah, melalui telepon atau short massage service (SMS) sering masuk terkait BPJS. Jadi harus segera diberi penjelasan secara langsung. Program BPJS yang dijalankan pemerintah pusat memang masih membinggungkan. Sebab program dari pusat yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah ternyata harus ditanggung oleh warga dan daerah. Bahkan dari perhitungan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan BPJS di Sukoharjo diperlukan biaya hingga Rp 28 miliar. Dana tersebut diakui sangat besar untuk menjalankan BPJS.
Terkiat dengan informasi ini maka bupati memerintahkan kepada semua pihak untuk segera turun kelapangan. Petugas yang mendapat skala prioritas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo. Selain itu, para camat, lurah/kepala desa juga wajib turun membantu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tujuanya agar tidak ada lagi kebinggungan dilapangan. (MT) sumber : http://sukoharjokab.go.id

PENYALURAN RASKIN 2014

PENYALURAN RASKIN 2014

Semua camat di Kabupaten Sukoharjo melakukan persiapan penyaluran beras miskin (raskin) 2014 dengan membentuk petugas satuan tugas (satgas) tingkat desa. Pembentuan ini dilakukan untuk memperlancar penyaluran raskin serta menekan terjadinya masalah dilapangan.
Menurut Camat Kartasura Bahtiyar Zunan, persiapan penyaluran raskin sudah dilakukan oleh semua camat sesuai dengan arahan dari Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Dalam penyalurannya, diminta untuk tidak terjadi masalah khususnya mengenai kecemburuan sosial.
Terkait dengan itu, dipastikan tidak ada lagi masalah kecemburuan. Pasalnya, sesuai dengan data yang ada, jumlah penerima raskin se Kabupaten Sukoharjo 2014 masih sama dengan 2013.
Sesuai data yang diberikan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo, total penerima raskin 2014 sebanyak 51.168 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima itu sama dengan yang diberikan pada 2013 lalu. Untuk Kecamatan Weru sebanyak 4.641 RTS, Kecamatan Bulu 2.485 RTS, Kecamatan Tawangsari 4.573 RTS, Kecamatan Sukoharjo Kota 4.930 RTS, Kecamatan Nguter 3.909 RTS, Kecamatan Bendosari 3.181 RTS, Kecamatan Polokarto 6.020 RTS, Kecamatan Mojolaban 5.468 RTS, Kecamatan Grogol 5.672 RTS, Kecamatan Baki 3.420 RTS, Kecamatan Gatak 2.939 RTS, Kecamatan Kartasura 3.930 RTS. Total keseluruhan penerima sebanyak 51.168 RTS.
Zunan menambahkan berbeda saat penyaluran raskin 2013 dimana jumlah penerima mengalami penurunan dari pemerintah pusat. Karena pada 2012 Sukoharjo mendapat alokasi lebih dari 61.000 sekian dan perubahan ini menyebabkan terjadi masalah dilapangan meski akhirnya bisa diatasi.
Dengan data penerima yang sama pada 2014  dengan 2013 maka akan lebih mudah bagi petugas. Namun demikian, dari data itu nantinya harus dilakukan verifikasi ulang oleh petugas dilapangan khususnya ditingkat desa.
Verifikasi berkaitan dengan data penerima dimana kemungkinan ada yang sudah meninggal dunia, pindah rumah/alamat atau naik status perekonomiannya. Perubahan ini harus secepatnya disampaikan oleh pihak desa ke kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten.
Termasuk soal tertib administrasi, petugas di desa yang sudah mendapatkan pembayaran dari warga harus segera menyetorkan ke atas, jangan sampai tertahan sehingga menimbulkan tunggakan.
Menurut Camat Mojolaban, Basuki Budi Santoso dan Camat Weru Heru Indarjo saat ini penyaluran raskin tinggal pelaksanaan saja. Sebab data juga sudah ada dan diberikan dari kabupaten. Mengenai beras, penyediaan sepenuhnya diserahkan ke Bulog. (MT). sukoharjokab.go.id

Kamis, 11 April 2013

Muspika Kartasura Bakal Tertibkan Tempat Kos

Unsur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Kartasura berencana melakukan penertiban tempat kos untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Penertiban itu akan didahului proses sosialisasi kepada pemilik kos.
Menurut Camat Kartasura, Baktiyar Zunan, pihaknya telah melakukakn koordinasi dengan unsur muspika lainnya terkait rencana tersebut. Dalam pengawasan kos pihaknya berencana menggandeng Ketua RT/RW dan kepala desa/lurah setempat. “Kami ingin memahamkan pemilik kos dulu karena segala sesuatu kan yang menentukan pemilik. Kami juga tidak akan langsung ekstrem melarang kos campur antara laki-laki dan perempuan. Pelan-pelan dulu. Waktu dekat ini yang terpenting pendataan atau tertib administrasi dan keamanan tercipta dulu,” terangnya.
Menurut Zunan, usaha kos selain memberikan untung kepada pemilik kos juga dapat menggerakkan ekonomi warga sekitar dengan membuka usaha laundry, warung makan dan sebagainya. Oleh karena itu, kos-kosan akan tetap ada dan hanya ditata, tidak dilarang. Zunan juga berharap masing-masing kos memiliki aturan mengenai jam malam dan ada induk semang yang tinggal di kos tersebut supaya mudah diawasi sehingga tidak disalahgunakan.
Sebelum memberikan sosialisasi kepada pemilik kos, Zunan mengungkapkan muspika sudah melakukan kegiatan patroli untuk memantau keamanan sejak tahun lalu. Hal ini lantaran kos di Pabelan atau sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sering terjadi pencurian sepeda motor. Sosialisasi tersebut menurut rencana akan dilakukan di masing-masing desa yang banyak tempat kos seperti Gonilan, Pabelan, Gumpang, Makamhaji dan Pucangan.
sumber : solopos.com

Pembangunan Underpass Selesai 15 April


SUKOHARJO–Pembangunan underpass Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo dijadwalkan rampung 15 April mendatang. Di samping itu, jalan kampung yang rusak diminta ditanggung pihak rekanan karena sangat mengganggu aktivitas warga.
Pembangunan underpass yang molor dinilai menggangu aktifitas warga, terutama aktifitas perekonomian dan sosial seperti keterlambatan siswa saat masuk sekolah. Jika tak ada kepastian akan berdampak pada citra Pemkab Sukoharjo walau pembangunan proyek senilai Rp27 miliar itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Persoalan dan kepastian itu mencuat pada hearing yang digelar di ruang Komisi III DPRD Sukoharjo, Senin (4/3/2013). Hearing dipimpin Ketua Komisi III, Nurjayanto dan dihadiri anggota komisi III, Camat Kartasura, Baktiyar Zunan, Lurah Makamhaji, Zainuri, jubir warga sekitar proyek, Cucu Suryanto, konsultan proyek, Suparman dan pengawas peningkatan jalan kereta api jalur selatan, Santoso.
“Penyelesaian pembangunan, 15 April mendatang namun kalau dipaksakan bisa dilalui kendaraan diupayakan 20 Maret tetapi finishing masih sampai 15 April,” ujar Suparman.
Dihadapan anggota Komisi III, Suparman, menyatakan, molornya penyelesaian proyek underpass dikarenakan pengerjaan awal molor. Diceritakannya, rencana pengerjaan dilakukan Maret 2012 namun molor dan dimulai pada 4 September 2012. “Harapannya, 15 April selesai,” ujarnya berkali-kali.
Kesanggupan batas penyelesaian dair konsultan itu juga ditekankan lagi oleh Santoso, dari perkeretaapian. Dia menjelaskan, awal pengerjaan mengalami kendala, seperti larangan dari Polda Jateng dan persiapan yang belum matang. “Polda menghendaki pengerjaan underpass dilakukan setelah Lebaran sehingga baru dilakukan September. Pengerjaan awal dilakukan untuk jalur kereta api agar perjalanan aman. Dari kecepatan 20 km/jam dan sekarang sudah mencapai 60km/jam.”
Lebih lanjut dijelaskannya, selesai pengerjaan ada beberapa bagian yang harus ditangani Pemkab Sukoharjo. Yakni operasional dua unit pompa penyedot air jika banjir dan penerangan. Anggota DPRD di sekitar lokasi proyek, Parwanto, Sunoto dan Mulyadi menyatakan, adanya kejelasan penyelesaian proyek akan mengurangi beban moral mereka di masyarakat. “Saya sering ditanya warga namun tidak bisa menjawab, karena anggaran pembangunan underpass saya juga tidak tahu. Anggaran itu dari pusat. Untuk itu, target April itu yang kami jadikan pedagangan,” ujar Parwanto.
Sunoto, menambahkan agar target itu tak molor lagi. Permintaan serupa juga ditanyakan jubir warga Makamhaji, Cucu Suryanto. “Apakah ada sanksi jika target waktu 15 April molor? Karena sudah berkali-kali rekanan meminta tambahan waktu mulai Januari, Februari, Maret dan sekarang 15 April.”
Untuk membuktikan, anggota Komisi III seusai hearing melakukan sidak ke lokasi pembangunan. Diberitakan sebelumnya, pembangunan underpass Makamhaji tak selesai akhir Februari, pelaksana proyek kembali mengajukan perpanjangan. Menurut pelaksana proyek, Sapto, perpanjangan kali ini hingga 25 Maret mendatang.
“Kami sudah mengajukan perpanjangan ke satuan kerja (satker) Jogja dan disetujui diperpanjang hingga 25 Maret,” ungkap Sapto.
Perpanjangan kali ini, pihaknya mengaku optimistis bisa selesai. Sapto mengungkapkan saat ini pihaknya hanya tinggal membuat dinding dan jalan underpass. Jembatan yang berada di sisi kiri dan kanan rel serta box underpass sudah jadi hanya tinggal melepas kerangka atau penyangganya saja. Saat ini pengerasan lapis dasar jalan juga sudah mulai dilakukan kurang diaspal dan hotmix. Sapto memperkirakan pembangunan kali ini sudah mencapai 90%.
sumber : solopos.com

Selasa, 02 April 2013

pengambilan e-KTP bagi warga di kelurahan kartasura


Di kecamatan kartasura pengambilan e-KTP sebenarnya sudah di mulai sejak februari 2013. Adapun pengambilan itu dilaksanakan secara bergiliran dari kelurahan-kelurahan se-kecamatan kartasura pada hari selasa 2 April 2013 baru giliran untuk kelurahan kartasura. Adapun pengambilannya bisa di lakukan secara kolektif, misalnya oleh RT / oleh salah satu anggota keluarga/pribadi. Dengan persyaratan antara lain membawa undangan pengambilan e-KTP dan KTP asli sebelumnya,bagi KTP yang masa berlaku habis
maka harus disertakan Kartu Keluarga (KK).
Sedangkan untuk mengaktifkan E-KTP harus dilakukan di Kantor Kecamatan Kartasura. Disana akan dilakukan data ulang dan sidik jari.

E-KTP ini jauh berbeda dengan KTP yang sebelumnya, baik manfaat maupun cara perawatannya.
manfaatnya adalah E-KTP ini lebih luas pemanfaatannya dan tidak bisa di palsukan oleh siapapun. sebab ini terarsip secara nasional.
Dan perawatannya lebih hati-hati. tidak boleh di lubangi atau tidak boleh rusak.

kartasura rawan kemacetan lalu lintas


Pemandangan kemacetan lalu lintas sekarang ini tidak hanya terjadi di jakarta. Di kartasura, sepanjang hari bahkan sepanjang malam pemandangan kemacetan sudah menjadi hiasan kota kartasura. Hal ini berada pada jalur utara/utama maupun jalur selatan,  terutama jalur utara/utama. Betapa tidak jalur ini harus menampung arus yang berasal dari jogja dan semarang. Dan akhir-akhir ini masih ditambah dengan di tutupnya palang kereta api karena sedang di bangun underpass.ada ketidak nyamanan bagi pengguna jalanan terutama hal ini di sebabkan oleh rusaknya jalan di sekitar perempatan kartasura.ketidak nyamanan juga dirasakan oleh para pejalan kaki. Alasannya para pengendara motor yang tidak sabar itu, menerobos trotoar pada itu khusus untuk pejalan kaki. Yang menyedihkan lagi, pedagang di trotoar telah memakan bada trotoar hampir penuh.sehingga trotoar pun ikut menjadi rusak.