Bebek goreng pak slamet

Salah satu usaha kuliner bebek goreng yang paling fenomenal di Indonesia sudah barang tentu Bebek goreng H.Slamet ( Asli ) Kartasura yang cabangnya hampir tersebar diseluruh Indonesia .Rumah makan Bebek Goreng H. Slamet Kartasura didirikan oleh Slamet Raharjo. Bersama istrinya Baryatin, Slamet Raharjo mendirikan rumah makan khas bebek ini pada tahun 1986. Bebek goreng di rumah makan Bebek Goreng H. Slamet memiliki rasa yang khas. Bebek goreng yang disajikan begitu empuk dan gurih. Selain itu bumbunya meresap dengan sempurna pada bebek goreng tersebut.

Rasa bebek yang nikmat dan gurih karena menggunakan daging bebek jenis super. Jadi bebek yang dipilih adalah bebek yang sudah empat kali bertelur dalam rentang selama sekitar dua tahun. Mengapa tidak dipilih bebek muda? Karena dagingnya mudah hancur saat direbus..

Di semua gerai Bebek Goreng H. Slamet, selalu ada tulisan Spesial Sambal Korek. Memang sambal korek yang berbahan dasar cabai rawit di rumah makan ini juga menambah selera makan. Rasanya yang pedas namun beraroma membuat sajian bebek makin nikmat ketika dikunyah di mulut.

Sambal korek di sini dibuat dari bahan-bahan seperti cabai rawit, garam, bawang putih. Semua bahan tersebut diulek di dalam cobek lalu disiram minyak goreng panas bekas menggoreng bebek. Itu sebabnya sambal korek terasa pedas namun dengan aroma yang khas. Sambal korek di rumah makan Bebek Goreng H. Slamet juga menjadi andalan, sehingga juga menjadi bagian dari logo rumah makan ini.

Menu Khas Bebek Goreng
Untuk menu makanan, semua menu berupa bebek yang digoreng. Beberapa menu olahan dari bebek goreng adalah dada, paha, kepala, rempela ati, cakar bebek dan satu ekor bebek. Semuanya digoreng dengan rasa yang khas dan istimewa. Dan semuanya disajikan dengan sambal korek yang pedas dan nikmat.

Jika Anda kepedasan karena sambal korek, maka tersedia juga berbagai minuman seperti jus melon, es jeruk, jus alpukat dan berbagai minuman ringan lainnya. Bebek Goreng H. Slamet memang menyajikan bebek goreng dengan rasa yang nikmat dengan sambal koreknya. Selain itu, Anda juga bisa menikmati sajian tersebut sambil lesehan di beberapa cabang rumah makan ini. Bersiap-siaplah mengantri dan menunggu makanan Anda datang mengingat banyaknya pengunjung di Bebek Goreng H. Slamet. Jangan sampai salah berkunjung, karena banyak rumah makan menggunakan nama yang mirip karena ketenaran bebek goreng ini. Kata "Asli" yang digunakan bertujuan menunjukkan bahwa Anda sedang menikmati makanan Anda dari salah satu cabang Bebek Goreng H. Slamet (Asli)yang benar-benar asli dari Solo atau Kartasuro.

Read More

Perijinan Mendirikan Bangunan

Persyaratan

Mengisi Blangko Permohonan diketahui oleh Kades/Lurah dan Camat setempat dilampiri:

1. FC. KTP bagi Pemohon perorangan dan Akta pendirian bagi permohonan berbadan hokum (rangkap 

2. FC. Sertifikat tanah pekarangan/surat keterangan kepemilikan tanah, IPPT/ijin perubahan penggunaan      tanah bagi yang berbadan hukum (rangkap 3).

3. Gambar Teknik Bangunan (rangkap 3).

4. Persetujuan tetangga sekitar (untuk bangunan bertingkat, bentang panjang, bangunan tempat usaha dan tempat ibadah).

5. Rekomendasi dari Depag dan FKUB (khusus bangunan tempat ibadah).

6. Perhitungan structural (khusus bangunan bertingkat/bentang panjang).

7. Membayar biaya restribusi IMB.

Prosedur Pelayanan

1. Pemohon mengambil blangko sesuai kebutuhan

2. Setelah blangko diisi dan persyaratan lengkaptelah dikembalikan untuk didaftar, selanjutnya diberikan bukti tanda pendaftaran

3. Rapat bila diperlukan dan penetapan besarnya retribusi

4. Pemohon membayar retribusi pada loket kasir

5. Proses selesai, SK dapat diambil di ruang pengambilan

Dasar Hukum

a.  Perda No. 3 Th. 2000 ttg. Izin IMB

b. Perbub No. 20 Th. 2008 ttg. Peruntukan pemanfaatan Ruang yang belum jelas diatur dalam/atau kondisi riilnya tidak sesuai dng yang telah diatur dalam perda No. 11 Th. 200

Biaya

  Restribusi IMB = 3% x tingkat penggunaan jasaditambah:

a.Biaya Administrasi - Rp.15.000,-(Bangunan rumah tinggal)- Rp.30.000,-(Bangunan umum/toko)- Rp.50.000,-(Bangunan niaga/investasi)

b.  Papan Nama - Rp.15.000,- (Bangunan rumah tinggal) - Rp.30.000,- (Bangunan umum/toko) - Rp.50.000,- (Bangunan niaga/investasi)

c.  Pemeriksaan Bangunan 10% x Restribusi IMB

Read More

Akta Kelahiran

Akta Kelahiran
  
Pelayanan Pelaporan Kelahiran
Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan Kartosuro

Waktu Pelayanan : senin - jumat jam 08.00 - 15.00

Biaya : Rp. 10.000,-  

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.
Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Persyaratan

Untuk memperoleh Pelayanan Pelaporan Kelahiran harus memenuhi persyaratan berikut ini:

a. Surat Pengantar RT/RW;
b. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Pilot/Nachkoda
c. Asli dan Fotokopi KK bagi penduduk/SKSKPNP bagi penduduk non permanen;
d. Asli dan Fotokopi KTP Orang tua/SKDS/Surat Keterangan Pelaporan Tamu;
e. Asli dan Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan Orang tua;
f. Asli dan Fotokopi Paspor bagi Orang Asing;
g. Surat Keterangan Kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya; dan
h. Surat Keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan.

Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran

Lokasi Pelayanan : Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya
Waktu Pelayanan : 5 hari kerja  sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap.
Tarif : - 
 (60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya)
Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang.

Blangko Register Akta Kelahiran

Blangko Kutipan Akta Kelahiran
Persyaratan
Sangat disarankan mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan. Adapun persyaratan untuk membuat akta kelahiran adalah sebagai berikut :
a.  Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan

b.  Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong

     kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan

     memperlihatkan aslinya

c.  Fotokopi Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua

d.  Fotokopi KK dan KTP orang tua

e.  Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran

f.   Persetujuan Kepala Dinas. dalam hal pelaporannya melebihi 60 (enam puluh)

     hari dan kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, dan

g.  Penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal pelaporannya lebih dari 1 (satu)

     tahun sejak tanggal kelahirannya.

Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu :
Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
Akta Dengan Rekomendasi Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Rekomendasi kepla Dinas atas laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun.
Akta melalui Penetapan Pengadilan Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran setelah lebih dari 1 (satu) tahun kelahiran

Read More

Layanan Kartu Keluarga

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan Kartosuro

Waktu Pelayanan : Hari kerja senin - sabtu dari jam 07.00 - 12.00

Tarif : -

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Kartu keluarga dicetak rangkap 4 yang masing-masing dipegang oleh :

a. Kepala Keluarga (Iembar pertama);

b. Ketua Rukun Tetangga (Iembar kedua).

c. Lurah (Iembar ketiga) ; dan

d. Suku Dinas (Iembar keempat).

Perubahan Data

Setiap terjadi perubahan data dalam Kartu Keluarga seperti karena terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Kepindahan, dll, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan dengan persyaratan

a. Surat Pengantar RT/RW

b. KK lama

c. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Kutipan Akta Kematian;

d. Asli dan Fotokopi Akta Perkawinan/Perceraian bagi yang pernah menikah/

    bercerai

e. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah, dan

f. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, bagi pengurangan anggota

   keluarga karena cerai.

Dari hasil perlaporan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga baru.

Kepindahan

Apabila suatu keluarga pindah seluruhnya ke tempat lain, maka Kartu Keluarga yang disimpan di Kepala Keluarga dan di Ketua RT harus diserahkan kepada Lurah (dicabut). Di tempat tinggal yang baru, berdasarkan Surat Keterangan Pindah, Lurah akan memberi Kartu Keluarga yang baru.

Persyaratan Pembuatan KK

Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut:

a. Surat Pengantar RT/RW

b. Biodata penduduk

c. KK lama

d. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah

e. Asli dan Fotokopi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing

f. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD)

Read More

Layanan e-KTP

e-KTP

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.

KONSEP

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

LATAR BELAKANG

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

·         Menghindari pajak

·         Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota

·         Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya

·         Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

·         Memalsukan dan menggandakan ktp

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

DASAR HUKUM

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:

"penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup".

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:[4]

KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk

Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan

Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana

Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri

FUNGSI DAN FORMAT e-KTP

Fungsi e-KTP

·        Sebagai identitas jati diri

·        Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya

·        Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP

·        Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan

Format e-KTP

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak.  Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip

Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)

Printing,yaitu pencetakan kartu

Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik

Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN E-KTP

Keunggulan e-KTP

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs remi e-KTP, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan chip.

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:

·         Identitas jati diri tunggal

·         Tidak dapat dipalsukan

·         Tidak dapat digandakan

Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting)

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:[8][7]

Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain

Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores

Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Kelemahan e-KTP

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN E-KTP

Syarat

1.      Berusia 17 tahun

2.      Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan

3.      Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan

4.      Foto kopi Kartu Keluarga (KK)

PROSEDUR

1.      Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggila

2.      Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean

3.      Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan

4.      Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data

5.      Petugas mengambil foto pemohon secara langsung

6.      Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan

7.      Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata

8.      Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari

9.      Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

Read More

GEMPA BUMI : USGS Klaim Pusat Gempa Bukan di Kebumen, tapi Cilacap

Solopos.com, SOLO – Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengklaim pusat gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (25/1/2014) pukul 12.14 WIB berada di Cilacap. Hal ini berbeda dengan informasi yang disajikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang mengklaim pusat gempa terjadi di Kebumen.
Dari data yang disajikan BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG, menyatakan gempa berkekuatan 6,5 skala Ritcher, berpusat di 104 km Barat Daya Kebumen, Jateng.
Sementara jika mengacu laporan USGS dalam laman earthquake.usgs.gov, lindu terjadi dengan kekuatan 6,1 skala Richter, berpusat di di 39 kilometer Adipala, pada kedalaman 83,2 km. Adipala merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Cilacap, berbatasan dengan Kebumen.
Gempa terasa cukup di sejumlah kota di Jateng dan DIY, termasuk Solo. Dilansir Liputan.com, gempa yang dirasakan di Yogyakarta bahkan sempat membuyarkan anak-anak SMK 1 Sedayu.
“Ada yang pingsan karena trauma gempa Yogya yang lalu,” demikian informasi dari pembaca Liputan6.com.
Sementara di Solo, beberapa warga di wilayah Kartasura, Sukoharjo, Colomadu, juga sempat merasakan gempa. Meski demikian, gempa terasa dalam skala kecil. “Saya kira pusing, tapi ternyata gempa. Saya tanyakan ke tetangga, juga mengalami,” tutur warga Kartasura, Dewi Aprianti, kepada Solopos.com.

Read More

Waspada Banjir

Solopos.com, WONOGIRI — Status elevasi atau ketinggian permukaan air di Bendungan Serbaguna Waduk Gajah Mungkur Wonogiri sudah mendekati batas siaga banjir. Pasalnya, ketinggian air dari awal Januari hingga pertengahan bulan ini terus merangkak naik dari batas elevasi normal. Peningkatakan muka air itu disebabkan curah hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan pantauan Solopos.com terhadap elevasi terakhir di Perum Jasa Tirta I, Senin (20/1/2014), tercatat ketinggian permukaan air Waduk Gajah Mungkur telah mencapai 134,81 meter. Sedangkan elevasi untuk batas siaga banjir adalah 135,30 meter.

Kadiv Jasa Air dan Sumber Air Perum Jasa Tirta (PJT) I Wilayah Sungai Bengawan Solo, Winarno Susiladi, menjelaskan kenaikan elevasi atau permukaan air Waduk Gajah Mungkur terus meningkat sejak Oktober lalu. Meski angka elevasi hampir mendekati batas 135,30 meter, menurutnya kondisi tersebut masih biasa.

“Dari Oktober lalu, kenaikannya muka air mencapai sekitar enam meter dari batas normal 128 meter. Prediksinya, batas angka itu akan terus naik hingga Februari mendatang karena curah hujan masih cukup tinggi. Jika elevasi telah melebihi batas siaga banjir, kami berupaya mengalihkan volume air guna pembangkit tenaga listrik,” ungkapnya.

Untuk membuka tutup pintu pelimpasan air (spilway), lanjutnya, pihaknya harus memantau kondisi hulu dan hilir dari aliran sungai Bengawan Solo. Kondisi yang dipantau yakni bagaimana curah hujan di wilayah-wilayah itu.

“Saat ini kami terus memantau kondisi air di empat stasiun di antaranya di Tirtomoyo, Jatisrono dan Batu. Kami juga memantau daerah hilirnya seperti di Jurug, Solo. Pemantauan tersebut sebagai pertimbangan volume air yang keluarkan melalui spilway,” imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya mulai melakukan pengerukan sampah dan lumpur di area waduk untuk mengurangi sedimentasi atau pengendapan di dasarnya. Ia mengatakan jika pengerukan tersebut sudah mencapai 100.000 meter persegi. “Kami melakukan pengerukan dengan cara mekanis ataupun manual untuk mengurangi sedimentasi di dasar waduk. Hal itu agar volume daya tampung air waduk tidak berkurang,” paparnya.

Pengelola pintu bendungan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Djuchaf Riphan, saat ditemui Solopos.com di kantornya menambahkan jika curah hujan masih dalam batas normal, belum perlu ada pembukaan pintu bendungan.

Read More

Bpjs terlalu dipaksakan

SUKOHARJO—Sejumlah warga mengaku bingung dengan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan memilih untuk mengurungkan niatnya menjadi anggota. DPRD Sukoharjo menilai program yang di-launching 1 Januari itu masih membingungkan masyarakat serta terkesan dipaksakan.
Salah seorang warga Kartasura, Deden mengaku sangat tertarik dengan tawaran asuransi kesehatan yang ditawarkan pemerintah pusat melalui BPJS. Alhasil, Selasa (7/1) pagi, dirinya mendatangi kantor BPJS yang terletak di Jalan Dr Moewardi Sukoharjo.
Dirinya meminta keterangan dari pihak BPJS melalui buku panduan. Hanya saja, hanya mendapatkan jawaban jika bukunya belum di-drop oleh pemerintah pusat. Namun, setelah mendapatkan penjelasan mengenai premi BPJS baik kelas I, II dan III, dirinya yang saban hari menjadi pedagang kelontong memilih untuk mendaftar BPJS kelas I dengan membayar premi Rp 59.500/ bulan. “Saya kira itu untuk satu KK tapi ternyata per orang. Padahal, keluarga saya ada istri dan dua orang anak. Kalau preminya per orang untuk kelas tiga saja saya juga tidak kuat. Alhasil, saya tidak jadi mendaftar,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Dia menilai BPJS masih membingungkan rakyat. “Oleh karena itu, Pemkab masih menjalankan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar dia.
Ditemui terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Samrodin menilai program tersebut terkesan dipaksakan. Dia mempertanyakan kenapa BPJS harus dilaksanakan mulai 1 Januari lalu. Padahal, jika melihat persiapan yang dilakukan pemerintah pusat sangat minim. Dia mencontohkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) BPJS belum turun pada Desember 2013. 
Sebelumnya, Kepala Operasional BPJS Sukoharjo, Maya Dewayani mengatakan BPJS akan meng-cover pembiayaan bagi warga yang membayar premi tiap bulannya. Pihaknya menawarkan tiga pilihan layanan yakni kelas III diwajibkan membayar premi Rp 25.500/ bulan, kelas II Rp 42.500/ bulan serta kelas I sebesar Rp 59.500/ bulan. Murniati. sumber: joglosemar.co

Read More

CAMAT HINGGA DESA HARUS SOSIALISASIKAN BPJS

CAMAT HINGGA DESA HARUS SOSIALISASIKAN BPJS

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya meminta kepada seluruh camat, lurah/kepala desa untuk segera turun kelapangan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut wajib dilakukan menginggat masih banyak kebinggungan di lapangan.

Menurut Bupati Wardoyo Wijaya, pertanyaan dari warga baik langsung datang ke rumah, melalui telepon atau short massage service (SMS) sering masuk terkait BPJS. Jadi harus segera diberi penjelasan secara langsung. Program BPJS yang dijalankan pemerintah pusat memang masih membinggungkan. Sebab program dari pusat yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah ternyata harus ditanggung oleh warga dan daerah. Bahkan dari perhitungan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan BPJS di Sukoharjo diperlukan biaya hingga Rp 28 miliar. Dana tersebut diakui sangat besar untuk menjalankan BPJS.

Terkiat dengan informasi ini maka bupati memerintahkan kepada semua pihak untuk segera turun kelapangan. Petugas yang mendapat skala prioritas yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo. Selain itu, para camat, lurah/kepala desa juga wajib turun membantu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tujuanya agar tidak ada lagi kebinggungan dilapangan. (MT) sumber : http://sukoharjokab.go.id

Read More

PENYALURAN RASKIN 2014

PENYALURAN RASKIN 2014

Semua camat di Kabupaten Sukoharjo melakukan persiapan penyaluran beras miskin (raskin) 2014 dengan membentuk petugas satuan tugas (satgas) tingkat desa. Pembentuan ini dilakukan untuk memperlancar penyaluran raskin serta menekan terjadinya masalah dilapangan.

Menurut Camat Kartasura Bahtiyar Zunan, persiapan penyaluran raskin sudah dilakukan oleh semua camat sesuai dengan arahan dari Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Dalam penyalurannya, diminta untuk tidak terjadi masalah khususnya mengenai kecemburuan sosial.

Terkait dengan itu, dipastikan tidak ada lagi masalah kecemburuan. Pasalnya, sesuai dengan data yang ada, jumlah penerima raskin se Kabupaten Sukoharjo 2014 masih sama dengan 2013.

Sesuai data yang diberikan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo, total penerima raskin 2014 sebanyak 51.168 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima itu sama dengan yang diberikan pada 2013 lalu. Untuk Kecamatan Weru sebanyak 4.641 RTS, Kecamatan Bulu 2.485 RTS, Kecamatan Tawangsari 4.573 RTS, Kecamatan Sukoharjo Kota 4.930 RTS, Kecamatan Nguter 3.909 RTS, Kecamatan Bendosari 3.181 RTS, Kecamatan Polokarto 6.020 RTS, Kecamatan Mojolaban 5.468 RTS, Kecamatan Grogol 5.672 RTS, Kecamatan Baki 3.420 RTS, Kecamatan Gatak 2.939 RTS, Kecamatan Kartasura 3.930 RTS. Total keseluruhan penerima sebanyak 51.168 RTS.

Zunan menambahkan berbeda saat penyaluran raskin 2013 dimana jumlah penerima mengalami penurunan dari pemerintah pusat. Karena pada 2012 Sukoharjo mendapat alokasi lebih dari 61.000 sekian dan perubahan ini menyebabkan terjadi masalah dilapangan meski akhirnya bisa diatasi.

Dengan data penerima yang sama pada 2014  dengan 2013 maka akan lebih mudah bagi petugas. Namun demikian, dari data itu nantinya harus dilakukan verifikasi ulang oleh petugas dilapangan khususnya ditingkat desa.

Verifikasi berkaitan dengan data penerima dimana kemungkinan ada yang sudah meninggal dunia, pindah rumah/alamat atau naik status perekonomiannya. Perubahan ini harus secepatnya disampaikan oleh pihak desa ke kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten.
Termasuk soal tertib administrasi, petugas di desa yang sudah mendapatkan pembayaran dari warga harus segera menyetorkan ke atas, jangan sampai tertahan sehingga menimbulkan tunggakan.

Menurut Camat Mojolaban, Basuki Budi Santoso dan Camat Weru Heru Indarjo saat ini penyaluran raskin tinggal pelaksanaan saja. Sebab data juga sudah ada dan diberikan dari kabupaten. Mengenai beras, penyediaan sepenuhnya diserahkan ke Bulog. (MT). sukoharjokab.go.id

Read More